TikTok menghadapi risiko pemblokiran di Amerika Serikat karena sejumlah alasan yang berkaitan dengan keamanan nasional, privasi data, dan hubungan geopolitik dengan China. Berikut beberapa alasan utama:
1. Kekhawatiran Privasi Data
- TikTok dimiliki oleh ByteDance, perusahaan asal China. Pemerintah AS khawatir data pengguna TikTok, termasuk informasi pribadi dan aktivitas online, dapat diakses oleh pemerintah China melalui undang-undang yang mengharuskan perusahaan domestik mendukung kegiatan intelijen negara.
- TikTok mengumpulkan data dalam jumlah besar, seperti lokasi pengguna, kebiasaan berselancar, dan perangkat yang digunakan. Kekhawatiran ini diperkuat dengan asumsi bahwa data tersebut dapat digunakan untuk pengawasan atau manipulasi.
2. Pengaruh terhadap Opini Publik
- TikTok dianggap memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat propaganda atau untuk memengaruhi opini publik di Amerika Serikat. Konten yang muncul di platform ini dapat diarahkan untuk mempromosikan narasi tertentu yang sejalan dengan kepentingan pemerintah China.
3. Keamanan Nasional
- Ada kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengakses data sensitif atau bahkan meretas perangkat milik individu yang bekerja di sektor pemerintah atau militer AS.
4. Persaingan Teknologi dan Geopolitik
- Ketegangan antara AS dan China di berbagai bidang, termasuk teknologi, ekonomi, dan politik, memperburuk situasi. Pemblokiran TikTok juga bisa dilihat sebagai bagian dari strategi AS untuk membatasi dominasi teknologi China di pasar global.
5. Legislasi dan Upaya Pemblokiran
- Sejak pemerintahan Trump, upaya untuk melarang TikTok telah dilakukan. Meskipun pengadilan menghentikan rencana pemblokiran tersebut, pemerintahan Biden kembali memeriksa potensi risiko yang ditimbulkan oleh aplikasi ini.
- Undang-Undang seperti RESTRICT Act telah diusulkan untuk memberi pemerintah AS lebih banyak wewenang dalam melarang aplikasi yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional.
6. Alternatif: Kepemilikan Lokal
- TikTok pernah diusulkan untuk menjual sebagian besar operasinya ke perusahaan AS, seperti Oracle atau Walmart, tetapi negosiasi ini tidak membuahkan hasil.
Pemblokiran ini masih menjadi perdebatan karena ada argumen bahwa langkah tersebut mungkin berlebihan atau merupakan bentuk proteksionisme ekonomi yang terselubung. Di sisi lain, TikTok berupaya meyakinkan regulator dengan memindahkan data pengguna AS ke server lokal dan menjanjikan transparansi operasional.
