Hari ini : April 28, 2025
Januari 26, 2023
1 min read

Demo Perangkat Desa di DPR, Mukhtarudin: Sudah Sepantasnya Jadi Perhatian Pemerintah

JAKARTA– Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhtarudin mendukung kesejahteraan aparatur desa dan perangkat desa mulai dari RT, RW, Sekertaris Daerah (Sekdes), Kaur, Kasih, Kadus, LPM, karang taruna hingga pemangku adat.

Menurut Mukhtarudin, perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang mengelola keuangan melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa.

“Maka dalam hal ini mereka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya saat ini,” tandas Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan, Rabu, (25/1/2023).

Diketahui, ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Para perangkat desa menyuarakan aspirasi mereka tentang rencana revisi UU Desa.

Untuk itu, Mukhtarudin yang juga Anggota Banggar DPR RI ini pun mendorong agar pemerintah wajib mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa tersebut.

“Intinya kita DPR mendukung ya, karena tutntutan ini sangat logis dalam rangka kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa, sudah sepantasnya menjadi perhatian pemerintah,” pungkas Mukhtarudin.

Adapun Enam butir tuntutan tersebut adalah; Pertama, masa kerja perangkat kerja tetap sampai umur 60 tahun sesuai UU Nomor 6 tahun 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepada desa.

Kedua, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia ke dalam revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Ketiga, perangkat desa yang terdiri atas kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), kepala seksi (kasi), kepala dusun (kadus) bahkan RT/RW hingga karang taruna harus ditingkatkan kesejahteraannya.

Keempat, perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan dan mengelola keuangan, melakukan tata kelola dan pembangunan desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya.

Kelima, pemerintah wajib mendorong menuding dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa.

Dan keenam, diupayakan agar diterbitkan UU Aparatur Pemerintah Desa untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.

Yandi Novia

Pada tahun 2010 saya memulai membangun sebuah blog. Belajar menulis, mengedit, dan belajar hal-hal baru seperti desain grafis dengan corel draw, membangun web hingga menerima jasa pembuatan web, video editing, dan content creator. Saya juga pekerja freelance pada bidang komunikasi dan mobilisasi sosial. Mari Berteman!

Tinggalkan komentar:

Previous Story

Tingkatkan SDM, Muhktarudin Dorong Masyarakat Kalteng Manfaatkan Kartu Prakerja

Next Story

Mukhtarudin Minta BPK RI Audit Investigasi Terhadap Penggunaan Anggaran BRIN Tahun 2022

Latest from Blog

Rencana Bangun Blog Istri

Jadi, ini bukan sekadar proyek iseng atau coba-coba. Ini semacam undangan halus buat istri saya, untuk kembali ke ruang kecil yang dulu pernah bikin dia senang, menulis.
Go toTop

Don't Miss

Kenapa TikTok Diblokir di Amerika?

TikTok menghadapi risiko pemblokiran di Amerika Serikat karena sejumlah alasan

Walikota Petahana Fairid Naparin Menang Telak di Pilkada Kota Palangka Raya, Raih 63,68% Suara

Fairid Naparin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh